Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Praktek pembangunan nasional di Indonesia menjadikan jumlah populasi di wilayah tertentu sebagai salah satu pertimbangan utama perumusan kebijakan. Hal ini adalah perkara yang rasional mengingat tujuan utama suatu negara tidak pernah terlepas dari dua hal yaitu kesejahteraan dan keamanan dimana kedua hal tersebut adalah hal yang melekat dan periringan dengan populasi wilayah. Kompleksitas masalah dalam suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut sehingga semakin banyak populasi suatu wilayah, maka akan semakin besar perhatian yang perlu diberikan oleh pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan dan kemanan di wilayah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, perumusan kebijakan pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur juga tidak terlepas dari paradigma tersebut. Akan tetapi perlu disadari bahwa terdapat  karakteristik geografis dalam wilayah Nusa Tenggara Barat yang berpotensi untuk menimbulkan masalah sosial jika tidak diberi perhatian kh