Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui undian yang mana hasilnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3, tepatnya tanggal 15 November 2023, BKKBN mengeluarkan surat edaran Sekretaris Utama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai ASN BKKBN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pun demikian jauh sebelumnya telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat kunci pada bulan September 2022, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat ...

Peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI tahun 2019 dilangsungkan di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjar Baru. Penulis termasuk diantara tenaga Penyuluh yang berkesempatan menghadiri acara tahunan tersebut. Meskipun hanya mengikuti sebagian rangkaian kegiatan, akan tetapi banyak pengalaman dan manfaat yang penulis dapatkan sehingga saying rasanya jika tidak dibagikan dalam bentuk tulisan. Berikut ini adalah kumpulan tulisan seri Harganas XXVI tahun 2019 di Kalimantan Selatan. - Keluarga Millenial: Tantangan Baru Program Pembangunan Keluarga - Ledakan Penduduk dan Migrasi - PUSPAGA (Pusat PembelajaranKeluarga) - Menara Pandang dan KM 0 Banjarmasin Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Diantara sekian banyak stand pameran pada lokasi Pameran Pembangunan dalam rangka HARGANAS XXVI Kalimantan Selatan, termasuk yang cukup berkesan adalah stand Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pameran pembangunan yang berlangsung hamper seminggu lamanya tersebut, stand ini menyediakan beberapa layanan yang menarik mulai dari papan foto cita-cita, permainan interaktif sampai konsultasi langsung permasalahan orangtua dan anak. Diantara program yang paling berkesan adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Keberadan PUSPAGA sendiri sebetulnya sudah cukup lama di Indonesia yaitu telah diinisiasi sejak tahun 2016. Di Kalimantan Selatan sendiri telah ada 6 PUSPAGA yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.  Dari stand ini banyak inspirasi tentang bagaimana kehadiran pemerintah dalam kehidupan keluarga di Indonesia dan membantu menciptakan keluarga yang harmonis. Dari penjelasan yang diberikan pada stand i...

Sebagai Penyuluh Keluarga Berenacana, penulis cukup familiar dengan pemahaman bagaimana kuantitas penduduk yang berlebih bisa berdampak buruk bagi berbagai aspek kemasyarakatan. Perekonomian, pemukiman, kesehatan sampai isu lingkungan hidup sering dikaitkan dengan ledakan penduduk. Dan semua klaim itu bukan tanpa dasar bahkan para ahli demografi sejak jaman dahulu telah sering membahas hal tersebut. Diantara teori yang sering digunakan sebagai landasan adalah Teori dari Thomas Robert Malthus [1] . Menurut Thomas Robert Malthus, penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung. Artinya jika dilambangkan dengan angka, pertumbuhan penduduk akan mengikuti urutan 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Pada periode selanjutnya jumlah penduduk akan berlipat ganda dari periode sebelumnya. Sedangkan produksi pangan jika dilambangkan dengan angka, akan mengikuti urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ringkasnya pertumbahan produksi pangan tidak akan m...

Praktek pembangunan nasional di Indonesia menjadikan jumlah populasi di wilayah tertentu sebagai salah satu pertimbangan utama perumusan kebijakan. Hal ini adalah perkara yang rasional mengingat tujuan utama suatu negara tidak pernah terlepas dari dua hal yaitu kesejahteraan dan keamanan dimana kedua hal tersebut adalah hal yang melekat dan periringan dengan populasi wilayah. Kompleksitas masalah dalam suatu wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut sehingga semakin banyak populasi suatu wilayah, maka akan semakin besar perhatian yang perlu diberikan oleh pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan dan kemanan di wilayah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, perumusan kebijakan pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur juga tidak terlepas dari paradigma tersebut. Akan tetapi perlu disadari bahwa terdapat  karakteristik geografis dalam wilayah Nusa Tenggara Barat yang berpotensi untuk menimbulkan masalah sosial jika tidak diberi perhatia...