Rapat Koordinasi IPeKB dan OPD KB

Pada hari Selasa (29/3), Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPC IPeKB) Kabupaten Sumbawa mengadakan Rapat Koordinasi dengan jajaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Dinas P2KBP3A sebagai PD yang berperan mengelola program KKBPK di tingkat Kabupaten dan IPeKB sebagai organisasi profesi yang beranggotakan Penyuluh KB se-Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPC IPeKB Ratnawati, S.AP dan Kepala Dinas P2KBP3A, Jannatulfala, S.AP.

Kepala DP2KBP3A menyampaikan arahan

Dalam pertemuan tersebut, Ratnawati berpesan kepada segenap anggota IPeKB agar senantiasa menjaga kekompakan dan berusaha agar segera menyelesaikan jika ada permasalahan yang terjadi antara anggota organisasi.

Adapun Jannatulfala menghimbau agar Penyuluh KB sebagai anggota IPeKB bisa senantiasa bersikap professional dalam menjalankan tugas-tugas sebagai ujung tombak di lini lapangan.

Pemberian cenderamata

Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dinas P2KBP3A melalui Bidang Dalduk menyampaikan penghargaan kepada beberapa kecamatan yang telah menyelesaikan migrasi data Catpor ke sistem New SIGA. Pemberian penghargaan berupa cenderamata tersebut dilakukan untuk memotivasi para petugas lini lapangan agar bisa bekerja dengan lebih baik. (ANH)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kabupaten Sumbawa Mengirimkan Duta GenRe ke tingkat Provinsi

Pada tahap final pemilihan Duta GenRe NTB tahun 2019, Kabupaten Sumbawa diwakili oleh 2 orang remaja putri terbaiknya, Lani Melani dan Linda Yuliana. Lani adalah ketua PIK R Racik SMAN 1 Sumbawa sedangkan Linda adalah anggota PIK Risca SMAN 2 Sumbawa sekaligus ketua OSIS SMAN 2 Sumbawa. Keduanya termasuk dari 20 remaja yang telah melewati proses seleksi wal yang dilaksanakan di Dompu untuk Regional Pulau Sumbawa dan di Mataram untuk Regional Pulau Lombok. Lani Meilani Linda Yuliana Kedua siswi tersebut akan mengikuti proses seleksi tahap akhir yang berlangsung tanggal 18-20 April 2019 di Mataram. Kegiatan terdiri dari proses karantina yang diadakan di Hotel Golden Palace selama dua hari dan dilanjutkan dengan malam penganugrahan yang rencananya akan dilaksanakan di Atrium Lombok epicentrum Mall pada tanggal 20 April 2019. Sebelum diberangkatkan menuju kota Mataram, kedua nya telah mempersiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Diantaranya kedua siswi ini melakukan p

Baca selengkapnya

Sosialisasi R/I/PUS Online

R/I/PUS adalah register tingkat RT yang mencatat Identitas PUS yang berada di wilayah tertentu dan status kesertaan ber-KB mereka setiap bulannya. Register ini berbentuk lembaran formulir kertas yang diisi oleh para kader sub PPKBD. Dalam rangka mengefisiensikan pengisian R/I/PUS, Seksi Data P2KBP3A menginisiasi metode pengisian yang memanfaatkan layanan online Google Form. Hal inilah yang mendasari kegiatan sosialisasi pada hari Rabu 31/7 di kecamatan Moyo Hilir. Kegiatan yang dihadiri sub PPKBD se Kecamatan Moyo Hilir sejumlah 49 orang ini, dilaksanakan di Aula Kantor Camat Moyo Holir. Dalam pengantar yang disampaikan pada awal acara, Ka UPT KBPPPA Kecamatan Moyo Hilir, M Ridwan A.Md, mengapresiasi keaktifan para sub PPKBD dan mengharapkan agar kerja sama yang sudah terjalin bersama UPT dan PKB tetap dipertahankan. Sebagai penyaji dalam acara tersebut adalah Kepala Seksi Data DP2KBP3A, Neneng Erlina Indriyati, SE, ME. Dalam pemaparannya, Neneng menyampaikan manfaat pengis

Baca selengkapnya

KIKUKNYA PKB/PLKB PADA MASA KAMPANYE

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui undian yang mana hasilnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3, tepatnya tanggal 15 November 2023, BKKBN mengeluarkan surat edaran Sekretaris Utama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai ASN BKKBN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pun demikian jauh sebelumnya telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat kunci pada bulan September 2022, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat

Baca selengkapnya

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Cari Blog Ini