Langsung ke konten utama

Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting

Oleh

 

Dalam rangka mendapatkan data sasaran percepatan penurunan stunting yang valid dan akurat, Perwakilan BKKBN NTB melaksanakan Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi Data pada hari Jumat (13/5). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur OPD KB Kabupaten, Penyuluh KB dan perwakilan TPK sejumlah 30 orang dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data yang akan diverfikasi dan divalidasi sebagai tindak lanjut kegiatan ini adalah data Keluarga Beresiko Stunting yang terdapat dalam sistem Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Data tersebut merupakan hasil dari kegiatan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Karena rentang waktu yang cukup jauh sejak pelaksanaan pendataan keluarga, maka tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut perlu dikoreksi untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru pada masing-masing keluarga. Selain itu, data tersebut akan dipadupadankan dengan hasil pendataan e-PPBGM yang dikelola oleh kementrian kesehatan agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan seragam untuk dipergunakan pemangku kebijakan lintas sektoral.

Adapun materi kegiatan verival data KRS dapat di akses di sini

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kabupaten Sumbawa Mengirimkan Duta GenRe ke tingkat Provinsi

Oleh
Pada tahap final pemilihan Duta GenRe NTB tahun 2019, Kabupaten Sumbawa diwakili oleh 2 orang remaja putri terbaiknya, Lani Melani dan Linda Yuliana. Lani adalah ketua PIK R Racik SMAN 1 Sumbawa sedangkan Linda adalah anggota PIK Risca SMAN 2 Sumbawa sekaligus ketua OSIS SMAN 2 Sumbawa. Keduanya termasuk dari 20 remaja yang telah melewati proses seleksi wal yang dilaksanakan di Dompu untuk Regional Pulau Sumbawa dan di Mataram untuk Regional Pulau Lombok. Lani Meilani Linda Yuliana Kedua siswi tersebut akan mengikuti proses seleksi tahap akhir yang berlangsung tanggal 18-20 April 2019 di Mataram. Kegiatan terdiri dari proses karantina yang diadakan di Hotel Golden Palace selama dua hari dan dilanjutkan dengan malam penganugrahan yang rencananya akan dilaksanakan di Atrium Lombok epicentrum Mall pada tanggal 20 April 2019. Sebelum diberangkatkan menuju kota Mataram, kedua nya telah mempersiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Diantaranya kedua siswi ini melakukan p
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sosialisasi R/I/PUS Online

Oleh
R/I/PUS adalah register tingkat RT yang mencatat Identitas PUS yang berada di wilayah tertentu dan status kesertaan ber-KB mereka setiap bulannya. Register ini berbentuk lembaran formulir kertas yang diisi oleh para kader sub PPKBD. Dalam rangka mengefisiensikan pengisian R/I/PUS, Seksi Data P2KBP3A menginisiasi metode pengisian yang memanfaatkan layanan online Google Form. Hal inilah yang mendasari kegiatan sosialisasi pada hari Rabu 31/7 di kecamatan Moyo Hilir. Kegiatan yang dihadiri sub PPKBD se Kecamatan Moyo Hilir sejumlah 49 orang ini, dilaksanakan di Aula Kantor Camat Moyo Holir. Dalam pengantar yang disampaikan pada awal acara, Ka UPT KBPPPA Kecamatan Moyo Hilir, M Ridwan A.Md, mengapresiasi keaktifan para sub PPKBD dan mengharapkan agar kerja sama yang sudah terjalin bersama UPT dan PKB tetap dipertahankan. Sebagai penyaji dalam acara tersebut adalah Kepala Seksi Data DP2KBP3A, Neneng Erlina Indriyati, SE, ME. Dalam pemaparannya, Neneng menyampaikan manfaat pengis
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KIKUKNYA PKB/PLKB PADA MASA KAMPANYE

Oleh
Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui undian yang mana hasilnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3, tepatnya tanggal 15 November 2023, BKKBN mengeluarkan surat edaran Sekretaris Utama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai ASN BKKBN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pun demikian jauh sebelumnya telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat kunci pada bulan September 2022, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat
Posting Komentar
Baca selengkapnya