Langsung ke konten utama

Sosialasi Verifikasi dan Validasi Data KRS Kabupaten Sumbawa

Oleh

 Program Percepatan Penurunan Stunting yang pelaksanaannya diketuai oleh BKKBN menargetkan anga prevalensi stunting di Indonesia mencapai batas 14 % pada tahun 2024. salah satu langkah strategis untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan intervensi tepat sasaran pada keluarga yang beresiko memiliki anak stunting.

Sumber data yang dapat dipergunakan untuk mengetahui resiko stunting pada suatu keluarga adalah data Keluarga Resiko Stunting (KRS) yang dimiliki BKKBN dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21). Akan tetapi, data yang dikumpulkan pada tahun lalu tersebut bersifat dinamis sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan pada saat sekarang ini.



Dengan alasan tersebut, dianggap perlu melakukan updating terhadap data KRS sehingga DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa menfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data KRS pada hari Senin (6/6).

Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas P2KBP3A, Jannatulfala, S.AP dan dihadiri perwakilan TIm Pendamping Keluarga (TPK) dari 24 Kecamatan se Kabupaten Sumbawa. Dalam sambutannya, Jannatulfala menyebutkan bahwa TPK merupakan ujung tombak Percepatan Penurunan Stunting di lini lapangan sehingga komitmen yang kuat dari TPK akan mempengaruhi kesuksesan program tersebut.

Dalam penyampaian materi terkait mekanisme Verifikasi dan Validasi oleh tim teknis bahwa tidak semua keluarga sasaran menjadi sasaran utama untuk diverifikasi. Prioritas kegiatan berasal dari keluarga PUS dengan tiga kategori yaitu PUS Hamil, PUS dengan Baduta, dan PUS denga Balita.

Ketiga kategori ini dianggap penting karena akan beresiko tinggi memiliki anak stunting jika faktor penapisannya terpenuhi. Dari kategori ini kemudian akan dilakukan penapisan berdasarkan dua kategori besar yaitu kesehatan lingkungan yang mencakup akses air bersih dan kepemilikan jamban, serta faktor 4 terlalu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan setiap peserta nantinya akan mampu melanjutkan hasil sosialisasi kepada rekan-rekan TPK di wilayah kerja masing-masing. (ANH) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kabupaten Sumbawa Mengirimkan Duta GenRe ke tingkat Provinsi

Oleh
Pada tahap final pemilihan Duta GenRe NTB tahun 2019, Kabupaten Sumbawa diwakili oleh 2 orang remaja putri terbaiknya, Lani Melani dan Linda Yuliana. Lani adalah ketua PIK R Racik SMAN 1 Sumbawa sedangkan Linda adalah anggota PIK Risca SMAN 2 Sumbawa sekaligus ketua OSIS SMAN 2 Sumbawa. Keduanya termasuk dari 20 remaja yang telah melewati proses seleksi wal yang dilaksanakan di Dompu untuk Regional Pulau Sumbawa dan di Mataram untuk Regional Pulau Lombok. Lani Meilani Linda Yuliana Kedua siswi tersebut akan mengikuti proses seleksi tahap akhir yang berlangsung tanggal 18-20 April 2019 di Mataram. Kegiatan terdiri dari proses karantina yang diadakan di Hotel Golden Palace selama dua hari dan dilanjutkan dengan malam penganugrahan yang rencananya akan dilaksanakan di Atrium Lombok epicentrum Mall pada tanggal 20 April 2019. Sebelum diberangkatkan menuju kota Mataram, kedua nya telah mempersiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Diantaranya kedua siswi ini melakukan p
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sosialisasi R/I/PUS Online

Oleh
R/I/PUS adalah register tingkat RT yang mencatat Identitas PUS yang berada di wilayah tertentu dan status kesertaan ber-KB mereka setiap bulannya. Register ini berbentuk lembaran formulir kertas yang diisi oleh para kader sub PPKBD. Dalam rangka mengefisiensikan pengisian R/I/PUS, Seksi Data P2KBP3A menginisiasi metode pengisian yang memanfaatkan layanan online Google Form. Hal inilah yang mendasari kegiatan sosialisasi pada hari Rabu 31/7 di kecamatan Moyo Hilir. Kegiatan yang dihadiri sub PPKBD se Kecamatan Moyo Hilir sejumlah 49 orang ini, dilaksanakan di Aula Kantor Camat Moyo Holir. Dalam pengantar yang disampaikan pada awal acara, Ka UPT KBPPPA Kecamatan Moyo Hilir, M Ridwan A.Md, mengapresiasi keaktifan para sub PPKBD dan mengharapkan agar kerja sama yang sudah terjalin bersama UPT dan PKB tetap dipertahankan. Sebagai penyaji dalam acara tersebut adalah Kepala Seksi Data DP2KBP3A, Neneng Erlina Indriyati, SE, ME. Dalam pemaparannya, Neneng menyampaikan manfaat pengis
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KIKUKNYA PKB/PLKB PADA MASA KAMPANYE

Oleh
Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui undian yang mana hasilnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3, tepatnya tanggal 15 November 2023, BKKBN mengeluarkan surat edaran Sekretaris Utama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai ASN BKKBN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pun demikian jauh sebelumnya telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat kunci pada bulan September 2022, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat
Posting Komentar
Baca selengkapnya