Langsung ke konten utama

Sosialasi Verifikasi dan Validasi Data KRS Kabupaten Sumbawa

 Program Percepatan Penurunan Stunting yang pelaksanaannya diketuai oleh BKKBN menargetkan anga prevalensi stunting di Indonesia mencapai batas 14 % pada tahun 2024. salah satu langkah strategis untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan intervensi tepat sasaran pada keluarga yang beresiko memiliki anak stunting.

Sumber data yang dapat dipergunakan untuk mengetahui resiko stunting pada suatu keluarga adalah data Keluarga Resiko Stunting (KRS) yang dimiliki BKKBN dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21). Akan tetapi, data yang dikumpulkan pada tahun lalu tersebut bersifat dinamis sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan pada saat sekarang ini.



Dengan alasan tersebut, dianggap perlu melakukan updating terhadap data KRS sehingga DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa menfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data KRS pada hari Senin (6/6).

Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas P2KBP3A, Jannatulfala, S.AP dan dihadiri perwakilan TIm Pendamping Keluarga (TPK) dari 24 Kecamatan se Kabupaten Sumbawa. Dalam sambutannya, Jannatulfala menyebutkan bahwa TPK merupakan ujung tombak Percepatan Penurunan Stunting di lini lapangan sehingga komitmen yang kuat dari TPK akan mempengaruhi kesuksesan program tersebut.

Dalam penyampaian materi terkait mekanisme Verifikasi dan Validasi oleh tim teknis bahwa tidak semua keluarga sasaran menjadi sasaran utama untuk diverifikasi. Prioritas kegiatan berasal dari keluarga PUS dengan tiga kategori yaitu PUS Hamil, PUS dengan Baduta, dan PUS denga Balita.

Ketiga kategori ini dianggap penting karena akan beresiko tinggi memiliki anak stunting jika faktor penapisannya terpenuhi. Dari kategori ini kemudian akan dilakukan penapisan berdasarkan dua kategori besar yaitu kesehatan lingkungan yang mencakup akses air bersih dan kepemilikan jamban, serta faktor 4 terlalu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan setiap peserta nantinya akan mampu melanjutkan hasil sosialisasi kepada rekan-rekan TPK di wilayah kerja masing-masing. (ANH) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Materi Fasilitasi PKBR di PIK R/M dan BKR

Materi-materi berikut merupakan oleh-oleh dari " Workshop Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu Bagi Pengelola GenRe Tingkat Provinsi " yang diadakan oleh Perwakilan BKKBN NTB tanggal 10-12 April 2019. Link berikut akan menghubungkan dengan file materi yang bisa diunduh dari google drive Materi PKBR Semoga bermanfaat

SELAMAT DATANG DI ERA NEW SIGA

Terhitung dari tahun 2022 ini, pencatatan pelaporan program KKBPK beralih dari aplikasi SIDUGA kepada SIGA secara keseluruhan. Dengan perubahan ini, maka mekanisme captor akan mengalami perubahan yang cukup penting hingga tidak berlebihan jika menyebut perubahan ini sebagai era baru captor program KKBPK. Apa saja yang berubah? Secara indikator, sebetulnya ada banyak kemiripan antara sistem lama pada SIDUGA dengan yang ada pada SIGA terbaru ini. Akan tetapi perubahan yang cukup signifikan bisa dilihat pada jenis data yang diinput ke dalam sistem secara online. Pada sistem sebelumnya, input data online hanya membutuhkan data yang telah direkap dalam form F/II/KB dan Rek.Kec F/I/Dal. Adapun pada sistem SIGA terbaru ini, proses perekapan dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga data yang diinput ke dalam sistem adalah data mentah atau data dasar. Sederhananya, SIGA terbaru akan membangun data basis yang bersifat by name by address, sehingga jauh lebih lengkap jika dibandingkan siste...

Menakar Data Stunting

Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat satu pertanyaan dari seorang Lurah. Pertanyaannya sebetulnya sederhana tapi sangat mendasar. Bahkan pertanyaan itulah yang akhirnya menjadi alasan bagi seluruh tulisan ini. “Berapa jumlah stunting di Kelurahan ini?”. Sederhana dan sangat mendasar, kan? Tapi sampai pembicaraan kami selesai, pertanyaan Lurah tersebut tidak terjawab. Meskipun pertanyaan tersebut diajukan kepada saya, yang notabene seorang Penyuluh KB, tapi wilayah kelurahan yang ditanyakan bukan binaan saya. Dengan kata lain, jangankan data stunting, data PUS atau bahkan nama-nama kader saja tidak saya ketahui. Tanggapan saya kepada Lurah pada waktu itu, meski sesuai dengan kenyataan, tapi jelas tidak memuaskan. Bahkan setelah diingat-ingat lagi, jawaban saya terkesan seperti usaha untuk berkelit dari pertanyaan tersebut. Saya menyebut bagaimana target penurunan prevalensi stunting secara nasional hingga 14% di tahun 2024. Kemudian saya membahas bagaimana Pendataan Keluarga 2021 (PK...