Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui undian yang mana hasilnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3, tepatnya tanggal 15 November 2023, BKKBN mengeluarkan surat edaran Sekretaris Utama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai ASN BKKBN dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Pun demikian jauh sebelumnya telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh sejumlah pejabat kunci pada bulan September 2022, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat ...

Awal tahun 2023, UPT KBPPPA Kecamatan Sumbawa bekerjasama dengan Klinik KB Darma Wanita Kabupaten Sumbawa mengadakan Pelayanan Kontrasepsi MKJP. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis (19/1) sebagai rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Sumbawa ke-64. Acara tersebut dilaksanakan di Klinik KB Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumbawa. Turut pula hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa. Selain pelayanan kontrasepsi juga dilakukan pemeriksaan resiko kanker pada perempuan. Adapun pelayanan kontrasepsi dilakukan terhadap 43 calon akseptor dengan rincian 35 akseptor implan, 3 akseptor IUD dan sebanyak 5 calon akseptor gagal mendapatkan pelayanan karena kondis calon yan tidak memungkinkan. Video dokumentasi kegiatan bisa ditonton di bawah

Hari I: Zona Barat Hari II: Zona Timur Hari III: Zona Selatan Hari IV: Zona Tengah

 Program Percepatan Penurunan Stunting yang pelaksanaannya diketuai oleh BKKBN menargetkan anga prevalensi stunting di Indonesia mencapai batas 14 % pada tahun 2024. salah satu langkah strategis untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan intervensi tepat sasaran pada keluarga yang beresiko memiliki anak stunting. Sumber data yang dapat dipergunakan untuk mengetahui resiko stunting pada suatu keluarga adalah data Keluarga Resiko Stunting (KRS) yang dimiliki BKKBN dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21). Akan tetapi, data yang dikumpulkan pada tahun lalu tersebut bersifat dinamis sehingga sangat memungkinkan terjadinya perubahan pada saat sekarang ini. Dengan alasan tersebut, dianggap perlu melakukan updating terhadap data KRS sehingga DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa menfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data KRS pada hari Senin (6/6). Acara sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas P2KBP3A, Jannatulfala, S.AP dan dihadiri perwakilan TIm Pendamping K...

 

 Berikut adalah materi sosialisasi yang dapat digunakan untuk fasilitasi terkait Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Resiko Stunting. Materi dapat diakses di sini .

 Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) adalah salah satu langkah strategis dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Sasaran utama dari PKBR adalah remaja melalui PIK R dan keluarga dengan Remaja melalui Kelompok BKR. Untuk itu, pada hari Senin (30/5), dilakukan verifikasi lapangan pada kelompok PIK R yang ada di kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini mengambil tempat di SMAN 1 Sumbawa yang menaungi kelompok PIK R Racik SMANIKA. Hadir pada kegaiatan tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa beserta jajarannya, pembina dari unsur sekolah, begitu pula lintas sektoral seperti Camat, TP PKK, dan KUA. Tim verifikasi melakukan beberapa pengecekan terkait kondisi nyata pelaksanaan PKBR di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pengurus PIK R Racik SMANIKA. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari verifikasi lapangan pada 4 lokasi di kabupaten Sumbawa. Berikut adalah foto-foto dokumentasi dari kegiatan tersebut.

  Dalam rangka mendapatkan data sasaran percepatan penurunan stunting yang valid dan akurat, Perwakilan BKKBN NTB melaksanakan Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi Data pada hari Jumat (13/5). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur OPD KB Kabupaten, Penyuluh KB dan perwakilan TPK sejumlah 30 orang dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang akan diverfikasi dan divalidasi sebagai tindak lanjut kegiatan ini adalah data Keluarga Beresiko Stunting yang terdapat dalam sistem Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Data tersebut merupakan hasil dari kegiatan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Karena rentang waktu yang cukup jauh sejak pelaksanaan pendataan keluarga, maka tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut perlu dikoreksi untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru pada masing-masing keluarga. Selain itu, data tersebut akan dipadupadankan dengan hasil pendataan e-PPBGM yang dikelola oleh kementrian kesehatan agar mendapatka...

BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting menggelar Apel Siaga TPK Nusantara Bergerak pada hari Kamis (12/5). Apel ini dillaksanakan secara offline dan virtual di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa. Berita selengkapnya bisa di lihat di sini sumber: https://prokopim.sumbawakab.go.id/

Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting BKKBN telah membentuk tim khusus yang disebut dengan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB di seluruh Desa/Kelurahan. Kegiatan TPK ini nantinya akan difasilitasi oleh Penyuluh KB di masing-masing daerah. Oleh karena itu Perwakilan BKKBN Provinsi NTB mengadakan Orientasi bagi Fasilitator Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kegiatan ini dibagi dalam 3 (tiga) angkatan di mana Angkatan I yang diselenggarakan oleh Bidang Pelatihan Dan Pengembangan dari tanggal 14 s.d 20 April 2022. sebagai peserta dari kegiatan ini adalah dari unsur OPD KB dan Penyuluh KB dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Para calon fasilitator yang mendapat pelatihan ini diharapkan akan mampu meneruskan informasi dan pengetahuan yang didapatkan pada orientasi TPK di masing-masing kabupaten. (ANH)